Kekurangan Siswa Izin Dua SMA/SMK Terancam Dicabut

BATUJAJAR - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengaku sudah melayangkan surat peringatan kepada dua satuan pendidikan setingkat SMA/SMK yang kekurangan siswa. Disdikpora KBB mengultimatum, kedua SMA/SMK itu bisa dicabut izinnya jika dalam tiga atau empat tahun ke depan tidak mengalami perkembangan positif dari sisi jumlah siswa.

Ultimatum itu diungkapkan Kepala Bidang SMA/SMK Disdikpora KBB, Imam Santoso di Batujajar, Minggu (10/2). "Apabila dalam tiga hingga empat tahun ini tidak ada perkembangan jumlah murid, kami bisa melakukan pencabutan izin. Mengenai itu, kami telah melayangkan peringatan bagi dua sekolah, satu SMA dan satu SMK," katanya.

Berdasarkan data terakhir di Disdikpora, lulusan SMP di KBB rata-rata berjumlah 16.000 per tahun. Akan tetapi, hanya 8.000-9.000 yang melanjutkan ke SMA/SMK yang berada di KBB. Akibatnya, kata Imam, banyak SMA/SMK yang kekurangan siswa.

Ia mengungkapkan, kekurangan siswa cenderung terjadi kepada sekolah yang kurang berkualitas. Sebab, katanya, orang tua siswa tidak mau menyekolahkan anaknya pada satuan pendidikan bersangkutan.

Moratorium SMA/SMK

Secara keseluruhan, Imam mengakui, kualitas pendidikan di KBB masih kalah dibandingkan Kota Cimahi dan Kota Bandung. Sebagai upaya menyetarakan kualitas pendidikan dengan daerah tetangga, kata Imam, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah mengeluarkan kebijakan moratorium pendirian SMA/SMK di enam kecamatan. Keenam kecamatan itu adalah Padalarang, Ngamprah, Lembang, Cihampelas, Cipatat, dan Batujajar.

Dikatakan Imam, Kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di KBB, karena jumlah siswa tidak sebanding dengan jumlah SMA/SMK/MA. "Moratorium itu berlaku sejak Mei 2012," tegasnya.

Menurut Imam, bila terus dilakukan penambahan SMA/SMK di keenam kecamatan itu, persaingan tidak sehat dalam menjaring siswa bakal terjadi. "Akibatnya, mereka cenderung mengabaikan kualitas pendidikan. Kalau dibiarkan akan terjadi persaingan antarsekolah tersebut. Sementara kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK akan tertinggal," katanya.

Berdasarkan data Disdikpora, di KBB terdapat 76 SMK dan 46 SMA. Dari jumlah itu, hanya ada 4 SMK dan 15 SMA berstatus sekolah negeri. Ia mengatakan, tidak meratanya penyebaran SMA/SMK/MA ini bisa terlihat dengan jelas di beberapa kecamatan. Bahkan, katanya, Kecamatan Saguling sama sekali belum memiliki satuan pendidikan setingkat SMA/SMK/MA.

sumber : http://bandungbaratkab.go.id